BERITAACEH | Banda Aceh – Dua pejabat Provinsi Aceh akhirnya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat, sumber Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 atau tahun jamak.
Sebelumnya Masyarakat Pengawas Otsus (MPO) Aceh menyerahkan laporan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintahan Aceh ke Ketua KPK, Firli Bahuri di gedung utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh beberapa bulan lalu.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan soal adanya penyelidikan kasus tersebut. Bahkan KPK sedang meminta keterangan dan klarifikasi dari pihak terkait.
“Benar, ada kegiatan penyelidikan oleh KPK di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait,” kata Ali, kepada wartawan, Kamis, 3 Juni 2021.
“Karena saat ini masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai materi kegiatan dimaksud,” tambah Ali.
Ali masih belum bisa menjelaskan detail terkait dugaan kasus ini karena masih dalam penyelidikan.
Ali mengatakan KPK akan terus menyampaikan informasi lebih lanjut soal adanya dugaan ini.
“Perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Masyarakat Pengawasa Otsus (MPO) Aceh menyerahkan laporan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintahan Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MPO Aceh menyerahkan beberapa laporan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintahan Aceh kepada KPK, Jumat 26 Mei 2021.
Penyerahan berkas tersebut diserahkan oleh ketua MPO Aceh yaitu Syakya Meirizal langsung kepada ketua KPK Firli Bahuri.
Syakya Meirizal mengatakan bahwa penyerahan dilakukan langsung oleh dirinya.
“Tadi kita hanya menyerahkan sebagian dokumen. InsyaAllah segera kita kirim dokumen dan data lengkap ke KPK,” kata Syakya.
Diketahui beberapa data yang diserahkan Syakya ke KPK adalah, pengadaan Mobiler dan alat peraga, pembuatan tempat cuci tangan dan wastafel di lingkungan Disdik Aceh. Pembangunan Gedung Oncology di RSUZA, dugaan korupsi dalam proses pelelangan proyek jalan Multiyears dan jembatan kilangan di Dinas PUPR.
Dugaan korupsi pengadaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengadaan Sapi di Dinas Peternakan dan beberapa kasus lain.
Lebih lanjut Syakya menambahkan pihaknya meminta KPK agar segera mengusut tuntas korupsi di Aceh sampai ke akar-akarnya.
“Maka kita meminta KPK untuk segera melakukan operasi penindakan, guna menangkap oknum-oknum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya, semua pihak yang terlibat harus ditangkap, baik Eksekutif maupun Legislatif,” tutupnya.
Perlu diketahui, pengadaan Kapal Aceh Hebat itu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 atau tahun jamak, dialokasikan anggaran untuk pembangunan tiga kapal Aceh Hebat, pertama KMP Aceh Hebat 1 dengan bobot rencana 1300 GT yang melayani lintasan Pantai Barat-Simeulue dibangun selama 470 hari di galangan PT Multi Ocean Shipyard Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Kemudian KMP Aceh Hebat 2 bobot rencana 1100 GT untuk lintasan Ulee Lheue-Balohan dibangun selama 497 hari di galangan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Madura, Jawa Timur.
Sementara itu, KMP. Aceh Hebat 3 dengan bobot rencana 900 GT untuk lintasan Singkil-Pulau Banyak dibangun selama 497 hari di galangan PT Citra Bahari Shipyard, Tegal, Jawa Tengah. (detiknews dan Berbagai Sumber)
