BERITAACEH | Banda Aceh, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengadu ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait pengalihan dan pengolaan lapangan Migas di Blok B yang berlokasi di Aceh Utara.
Safaruddin menyebutkan, Lapangan Migas saat ini dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sedang berjalan. Pada tahun 2019 Plt Gubemur Aceh, Nova In’ansyah menyampaikan keinginan kepada Menteri ESDM agar Blok B tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh melalui BUMD nya yang bernama PT Pembangunan Aceh (PEMA).
“Atas permintaan tersebut Menteri ESDM memhen’kan penawaran khusus Blok R tersebut kepada PEMA walaupun Blok B tersebut dilelang secara terbuka oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),” sebut Safaruddin, 20 Oktober 2020.
Dia menyebutkan, dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh disebutkan Wilayah kerja yang dikembalikan oleh kontraktor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dapat ditawarkan terilebih dahulu ke BUMD sebelum dinyatakan menjadi Wilayah Kerja terbuka dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan BUMD, sepanjang saham 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Aceh.
“PT PEMA juga telah membentuk anak usaha berupa PT Pema Global Enery yang merupakan anak usaha patungan antara PEMA dengan PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) dan tidak melibatkan BUMD Aceh Utara sebagaj daerah tempat lokasinya Blok B tersebut, dan hal ini dapat menimbulkan konflk antara Aceh Utara dengan Pemerintah Aceh,” jelasnya.
Dewan membentuk Pansus Migas untuk mengawal ke inginan Pemerintah Aceh, terkait ambil alih pengelolaan Blok B
mengacu pada PP 23 tahun 2015, dan menolak keterlibatan swasta dalam pengelolaan ini.
” Dewan harus melakukan investasi terhadap alih kelola Blok Pase yang dilakukan oleh anak usaha PT PEMA,” papar Safaruddin.
Dia menyebutkan, Kebupaten Aceh Utara untuk mendapatkan saham minimal 30 persen dalam perusahaan PengeIoIaan Blok B. Sementara Kabupaten Kota di Aceh yang meminta dilibatkan dengan saham 1 persen.
“Jadi semua Daerah harus dilibatkan saham, minimal satu persen,” harapnya.
Sementara Ketua Komisi III Khairil Syahrial berjanji terkait laporan YARA akan dibawa ke Badan Musyawarah Dewan, selanjutnya akan diparipurnakan.
” Komisi III mengucapkan terimakasih. Nantinya Komisi III dalam waktu dekat ini akan dibawa ke Banmus,” ungkap secara singkat.
