10 Desember 2022

Komisi II Bahas Raqan Pelindungan dan Pemberdayaan Pertanian

Terbaru

BERITA ACEH – Komis II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), membahas Rancangan Qanun (Raqan) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Aceh. Lantas pembehasan Raqan untuk meningkatkan daya saig Petani di Aceh tidak terjerat hukum.

Ketua Komisi II Irfanusir menybutkan, penyusuan Pelindungan dan Pemberdayaan Pertanian membahas persoalan yang sedang dilema oleh petani di Aceh. Menurutnya, banyak petani, peternak, pekebun, sulit mengembangkan  daya saing produk lokal, sering belum terbentuk Qanun sebagai pelindung petani.

” Natinya petani tak ragu-ragu lagi mengembangkan produk-produk lokal. Sehingga daya Saingnya akan terus berkembang. Intunya Raqan ini khusus untuk penyelamat petani,” katanya, 9 September 2020.

Dia menybutkan, keunggulan komiditi pertanian harus dilingungi, termasukhak intelektual pola pikir yang menghasilkan produk, baik dibidang Pertanian, Sarana Usaha Tani, Produksi, maupun budi daya, maupun penanganan paska panen.

“Hasil Prodak Petani di Aceh harus dikembang. Jadi tidak petani yang terjerat hukum,” ungkap Ispannusir.

Menurut Irpannusir, kondisi petani Aceh sangat memperihatikan, pasalnya, komuditas unggulan hasil usaha tani bernilai stategsi untuk menjadi unggulan yang harus dilindungi,sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di Aceh.

” Produk unggulan sektor pertanian harus bertahan di Aceh. Jika sektor ini ada pengelolaan secara teknologi, pasti ketahanan pangan melimpah ruah,” tegasnya.

Ispannusir meguraikan, dalam pembahasan Raqan Pelindungan dan Pemberdayaan Pertanian pengelolaan sumber daya alam hayati, akan dirancangkan secara teknologi, serhingga menghasilkan komuditas pertanian yang unggul.

“Jadi petani di Aceh tidak ragu-ragu mengembangkan usaha tani. Sehingga mudah untuk dipasarkan,” ungkapnya.

Pembahasan Raqan Pelindungan dan Pemberdayaan Pertanian dipimpin langsung Ketua Komisi II Irpannusir, juga dikuti Anggota Komisi II Kartini Ibrahim, Ismail A Jalil, Sulaiman, Yahdi Hasan, HT Ibrahim, Herman, Muhammad Rizky, Zaini Bakri, Suryani, Safrijal, Rijaluddin, Muhammad Ridwan, juga dihadirkan sejumlah Pejabat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). (Perlementaria)

DomaiNesia
Headline

Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Dengan PT SBA Lhoknga Terabaikan, Pemkab Aceh Besar Buang Badan

BERITAACEH.co, Aceh Besar | Masyarakat Kecamatan Lhoknga Aceh Besar, mempertanyakan terkait sengketa tanah ulayat dan Tanah Masyarakat Lhoknga, dengan...
DomaiNesia

Sebelumnya

www.domainesia.com