9 Desember 2022

Ini Kata Bardan Sahidi, Dari 216 Pasal, DPRA Baru Selesai Bahas 46 Pasal Raqan Pertanahan

Terbaru

BERITA ACEH – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang membahas Racangan Qanun (Raqan) Pertanahan. Namun yang telah dibahas hanya 46 Pasal dari 216 Pasal bersama dengan unsur Pemerintah Aceh.

Anggota Komisi I Bardan Sahidi menyebutkan, Raqan Pertanahan merupakan Program legislasi DPR Aceh 2019. Dengan sisi kurang dua bulan lagi, pembahasan rancangan qanun pertanahan tersebut dikhawatirkan tidak selesai.

“Jika tidak selesai, pembahasan terpaksa dilanjutkan tahun depan. Padahal, pembahasan rancangan Qanun tersebut sudah memasuki tahun ketiga,” katanya, Rabu, 7 Oktober 2020.

Menurut Bardan Sahidi, Raqan Pertanahan merupakan aturan turun UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Selain itu, Raqan Pertanahan juga aturan turunan dari keputusan Presiden terkait pelimpahan kewenangan bidang Pertanahan kepada Pemerintah Aceh.

“Raqan Pertanahan juga implementasi butir MoU Helsinki. Dalam Raqan Pertanahan mengatur kewenangan, pelimpahan, perizinan, pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, penyediaan tanah reintegrasi, dan lainnya,”  jelas Bardan Sahidi.

Dalam pembahasan Raqan Pertanahan banyak terkendala, disebabkan tidak adanya acuan peraturan serupa dari daerah lain untuk mengurai konflik agraria, karena itu perlu aturan yang jelas tentang pengelolaan pertanahan.

“Belum ada Provinsi lain yang membuat peraturan daerah terkait Pertanahan. Jadi, kami kesulitan mengambil referensinya. Kendati begitu, kami terus berupaya menuntaskan pembahasannya,” Paparnya.

Lanjut Bardan Sahidi, konflik Agraria di Aceh mencapai 5.420,5 Hektar, dengan berbagai latar belakang kasus dan sengketa kepemilikan atas tanah.

“Semoga qanun ini bisa selesai dibahas dan disahkan, sebagai pedoman bersama Pemerintah melalui Dinas Pertanahan Aceh, menjadi solusi penyelesaian konflik lahan yang selama ini telah terjadi,” Paparnya.

Pembahasan ini dihadiri oleh anggota Komisi I DPR Aceh masing-masing; H Taufik, Fuadri, Bardan Sahidi, H. Azhar Abdurrahman, H Ridwan Yunus, Tgk H Syarifuddin. Sementara dari Tim Pemerintah Aceh dihadiri masing-masing Drs Kamaruddin Andalah, (Staf Ahli Gubernur); Edi Yandra (Kadis Pertanahan Aceh); Nizwar (Dinas Pertanahan Aceh); Destro Alpha (Kasubbag Qanun Biro Hukum Setda Aceh); Anwar (Perwakilan Biro Organisasi); dan Safrizal (Perwakilan Biro Tata Pemerintahan).

Ke 10 Rancangan Qanun Itu (Raqan) yang diprioritas Sebagai Usulan DPRA:

Raqan Aceh tentang Pertanahan, Raqan Aceh tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, Raqan Aceh tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, Raqan Aceh tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu, Raqan Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Raqan Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan, Raqan Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok, Raqan Aceh tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh, Raqan Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, Raqan Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. (Parlementaria)

DomaiNesia
Headline

Link Download SBO TV Apk Nonton Streaming Bola Gratis

BERITAACEH.Co | Teknologi,- SBO TV adalah salah satu aplikasi yang akan bisa kalian gunakan untuk melakukan siaran langsung dari...
DomaiNesia

Sebelumnya

www.domainesia.com