1 Desember 2022

DPRA Minta Gubernur Nova Tidak Buang Badan Soal Pilkada 2022

Terbaru

BERITAACEH | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan tahapan pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 pada tanggal 19 Januari lalu. Penetapan tahapan tersebut dilakukan KIP Aceh setelah didesak oleh pihak DPRA.

“Penetapan tahapan Pilkada 2022 oleh KIP telah memunculkan dinamika politik tersendiri baik di Aceh maupun level nasional. Sebagaimana diketahui, selama ini DPRA merupakan pihak yang paling getol menyuarakan pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2022 mendatang,” kata Kotua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA)Tgk Muhammad Yunus, Senin, 8 Februari 2021.

Dia menyebutkan, isu Pilkada Aceh juga telah mendapat respon dari pihak Kemendagri dan anggota DPR RI. Hal ini berbanding terbalik dengan sikap jajaran Pemerintah Aceh. Khususnya Gubernur Nova Iriansyah yang dinilai sama sekali tidak tanggap terhadap persoalan Pilkada.

“Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang hampir tak pernah mengeluarkan statement terkait agenda Pilkada,” tegas Tgk Yunus.

Tgk Yunus juga meminta ke Gubernur Nova Iriansyah untuk tidak buang badan terkait dengan dinamika dan permasalahan Pilkada saat ini. Jika ada permasalahan, Pak Nova harusnya berada digarda terdepan mencari solusi agar Pilkada tetap terlaksana.

“Ingat, Pilkada itu hajat seluruh rakyat Aceh dalam rangka pergantian kepemimpinan daerah. Jadi, jangan seolah – olah agenda Pilkada hanyalah hajat dan kepentingan DPRA semata,” paparnya.

Sambung Tgk Yunus, padahal secara konstitusi tanggung jawab terbesar terlaksananya Pilkada di Aceh berada diranah Pemerintah Aceh. Terutama soal penyedian dan keabsahan penggunaan anggaran. Sementara kami di DPRA hanya menjalankan fungsi pengawasan agar poin – poin UUPA terimplementasi dalam pelaksanaan Pilkada Aceh.

“Bahkan yang lebih menyedihkan, Kami mendengar sampai hari ini gubernur belum menerima KIP Aceh secara resmi utk menerima penetapan jadwal pilkada yg telah di tetapkan, walau KIP sudah menyurati Gubernur beberapa kali,”paparnya.

Oleh karena itu kami juga mendesak Gubernur Aceh untuk segera duduk bersama dengan DPRA dan KIP, guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, perlu mengadakan Rakor dengan Bupati dan Walikota untuk menyamakan persepsi dan membuat kesepakatan bersama terkait agenda Pilkada,” ungkapnya.

“Antara Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota tidak berjalan sendiri – sendiri. Jika permasalahannya terkait dengan kendala regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, mari bersama – sama kita menghadap Mendagri dan Komisi 2 DPR RI untuk berkoordinasi,” harap Tgk Yunus.

Gubernur Aceh harus hadir dan memimpin sendiri upaya lobi – lobi tersebut. Jangan biarkan isu Pilkada terus menerus sekedar jadi wacana liar diruang publik. Ini merupakan kewajiban Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memperjuangkannya dalam sistem.

“Jika Pemerintah Aceh dan DPRA kompak, insyaAllah agenda Pilkada akan tetap terlaksana pada tahun 2022,” Pungkasnya. (Parlementaria)

DomaiNesia
Headline

Tim Berpengalaman Diturunkan, Satpol PP-WH Aceh Jaya Berhasil Tangkap 27 Ternak

BERITAACEH.co, Calang - Sejak melakukan penertiban dan penangkapan hewan ternak selama tiga hari di Kecamatan Krueng Sabee, Satuan Polisi...
DomaiNesia

Sebelumnya

www.domainesia.com