9 Desember 2022

DPRA dan Pakar Hukum Sepakat Pilkada Aceh 2022

Terbaru

BERITAACEH | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan pertemuan dengan sejumlah pakar hukum dari berbagai universitas di Aceh membahas pelaksanaan Pilkada di Aceh tahun 2022, di Gedung DPRA di Banda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, mengatakan dihadiri oleh beberapa pakar hukum dan akademisi, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Jamaluddin, akademisi dan ahli hukum tata negara, Zainal Abidin, pengacara Aceh, Muklis Mukhtar dan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala, Kurniawan.

Menurunya, hasil dalam rapat dengar pendapat pakar hukum terkait tahapan, program, dan jadwal penyelengaraan Pilkada Aceh serentak tahun 2022.

“Kita punya UU khusus yang tegas mengatur tentang Pilkada, kami berusaha untuk menjalankan UUPA dan pakar hukum sepakat tentang itu,” katanya, Rabu 17 Februari 2021.

Selanjutnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jamaluddin, Kata Dahlan, pada intinya mengatakan, UUPA adalah aturan hukum yang harus dilaksanakan.

“Jadi di pasal 65 sudah cukup jelas, dan tidak bisa diinterpretasi. Saya berpendapat bahwa itu adalah aturan hukum yang harus dihormati”. Ungkapnya.

Di samping itu, lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Aceh harus tetap konsisten untuk menjalankan UUPA.

Terakhir, kata Dahlan, pakar Hukum  berharap kepada berbagai komponen di Aceh, harus tetap bersatu padu untuk menjaga UUPA.

Akademisi dan ahli hukum tata negara, Zainal Abidin, pada kesempata tersebut meyampaikan, ada hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus.

Lanjut, untuk Pilkada Aceh, Katanya,  telah diatur dalam undang-undang khusus yang berkaitan dengan lokalitas daerah.

“Di mana Aceh tetap bisa melaksanakan Pilkada pada tahun 2022 tanpa perlu menunggu hasil revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilu”. Katanya.

Selain itu, Tambahnya, Aceh memiliki undang-undang khusus yang setara dengan undang-undang umum lain, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 UUPA. Di dalam Pasal 65 ayat (1) mengatur masalah pelaksanaan Pilkada yang dilakukan selama 5 tahun sekali.

Lebih lanjut, selama ini, Aceh telah melaksanakan tiga kali pilkada dengan dasar Undang-undang dan selalu terjadi polimik, itu sudah biasa.

“Dasar Pilkada di Aceh itu Undang-undang dan UUPA, sudah tiga kali dilaksanakan yaitu tahun 2006, 2012, dan tahun 2017.”. Katanya.

“Setiap Pilkada selalu disuguhi polemik regulasi. Ada saja regulasi yang diperdebatkan setiap Pilkada dan sudah biasa,” ujarnya.

Untuk itu, katanya, kesepakatan Rakor yang menghasilkan empat poin pada Selasa 9 Februari 2021, penting kiranya segera ditindak lanjut dan disampaikan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri.

“1. Mendukung pelaksanaan keputusan KIP Aceh. 2. Bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2022 di Aceh, diatur khusus dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 101 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang normanya hanya berlaku di Aceh. 3. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh agar mengalokasikan anggaran Pilkada Aceh Tahun 2022. 4. Pemerintahan Aceh akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar dapat segera mengeluarkan rekomendasi untuk nomenklatur Pilkada Aceh”. Ucapnya.

Pernyataan ini mengikat para pihak bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Aceh sebagai provinsi yang mempunyai undang undang kekhususan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bersifat lex specialist dan telah diakui dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pungkasnya. (Parlementaria)

DomaiNesia
Headline

Link Download SBO TV Apk Nonton Streaming Bola Gratis

BERITAACEH.Co | Teknologi,- SBO TV adalah salah satu aplikasi yang akan bisa kalian gunakan untuk melakukan siaran langsung dari...
DomaiNesia

Sebelumnya

www.domainesia.com