BERITAACEH | Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengatakan, Beijing siap untuk bekerja memulihkan dialog dengan Washington dan berharap Amerika Serikat (AS) meninggalkan kebijakan sanksi. Dia menekankan bahwa China tidak pernah ikut campur dalam urusan dalam negeri Amerika.
“Selama beberapa tahun terakhir, AS pada dasarnya memutus dialog bilateral di semua tingkatan,” kata Wang pada forum Kementerian Luar Negeri di Beijing, seperti dilansir Sputnik pada Senin (22/2/2021).
Wang menyalahkan pemerintahan AS Donald Trump atas kerusakan hubungan bilateral dan meminta Washington untuk menciptakan kondisi kerja sama, menghapus tarif barang-barang China dan meninggalkan sanksi yang dikenakan pada perusahaan teknologi, dan institusi akademik China.
“Kami siap untuk melakukan komunikasi yang jujur dengan AS. China dan AS perlu memperkuat saling pengertian melalui dialog, terlepas dari perbedaan sosial, budaya, dan sejarah serta berbagai perbedaan pendapat antara kedua negara,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa Beijing tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri AS, menghormati pilihan rakyat Amerika. Oleh karena itu, jelasnya, Washington perlu menghormati kepentingan China juga.
Diplomat senior China itu menuturkan AS perlu berhenti “mencemarkan” Partai Komunis China dan sistem politik negara, dan harus berhenti mendukung tindakan keliru dari pasukan separatis yang mendukung kemerdekaan Taiwan.
Dirinya juga menyerukan upaya Washington untuk merusak kedaulatan dan keamanan China serta mencampuri urusan dalam negerinya, terutama terkait Hong Kong, Tibet, dan Xinjiang.
Wang menambahkan bahwa China melindungi perdamaian di dunia, tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintah negara lain, dan tidak memaksakan ideologi apa pun kepada negara lain.
Meskipun hubungan AS-China jatuh ke posisi terendah baru di bawah pemerintahan Trump, Presiden AS, Joe Biden telah bersumpah untuk lebih keras di Beijing daripada pendahulunya.
Dalam pembicaraan dengan Presiden China, Xi Jinping awal bulan ini, Biden memperingatkan Beijing bahwa AS prihatin dengan aktivitasnya di Indo-Pasifik, pelanggaran HAM dan praktik perdagangan yang tidak adil. (Sindonews.com)
