BERITA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Azhari Cage SIP, menggelar kegiatan Tour Moge yang dilaksanakan BRA dalam rangka hari damai Aceh.
Hal ini disampaikan Azhari Cage dalam pertanyaan tertulisnya kepada media, Rabu 12 Agustus 2020.
“Seharusnya bendera bintang bulan dikibarkan bukan Tour Moge,” ujar Cage.
Menurutnya, untuk memperingati hari damai Aceh yang ke 15, Wali Nanggroe Teungku Malek Mahmud Alhaytar dan Mualem telah berusaha memperjuangkan sampai bertemu dengan presiden di Jakarta. Tujuannya, agar bendera tersebut bisa dikibarkan di Aceh sesuai qanun nomor 3 tahun 2013 dan lonchingnya direncanakan pada momen 15 Agustus di peringatan hari damai yang ke 15 tahun.
“Namun sayang nya hal ini tidak didukung oleh Plt gubernur sebagai pelaksana aturan qanun. Seharusnya di hari perdamaian kali ini gubernur berdiri di samping wali untuk mengibarkan bendera bintang bulan dan merah putih sesuai juknis qanun tersebut,” ujarnya, Rabu, 12 Agustus 2020.
Kata Cage, pengibaran bintang bulan mengandung makna perdamaian seperti penandatanganan pertama di Helsinki. Kalau dulu bisa berdampingan kenapa sekarang tidak, dalam MoU dan UUPA serta qanun Aceh jelas disebutkan tentang bendera tapi kenapa agendanya tidak ada dalam peringatan damai.
“Seharusnya BRA bersama plt gubernur mengagendakan acara tersebut di hari damai. Ini malah Tour Moge yang tidak ada hubungan nya dengan MoU. Jangan lah menari di atas darah yang pernah tumpah di bumi Aceh. Kegiatan hari damai seperti ini sangat menyakit para janda, para anak syuhada dan mantan combatan yang masih hidup serba kekurangan. Ini sangat menyakitkan. Ketua BRA telah melukai hati warga Aceh,” ujar mantan Ketua Komisi I DPR Aceh ini.
“Lalu kalau ditanya ke saya tentang bendera, sudah wajib dikibarkan oleh Plt gubernur dan masyarakat Aceh sesuai aturan qanun nomor 3 tahun 2013, karna ini adalah bendera Aceh sesuai regulasi hukum,” kata mantan kombatan Pase ini lagi.
