Wakil Bupati Aceh Tamiang Hadiri Pandangan Umum Fraksi DPRK

  • Bagikan

BERITAACEH.CO, Kualasimpang | Wakil Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin Kamis (16/6/2022) hadir pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Tamiang. Paripurna ini terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2021.

Wabup Insyafuddin menyimak dengan seksana pandangan fraksi. Antrara lain, Fraksi Tamiang Sepakat yang menyampaikan pandangan terhadap rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2021. Fraksi ini juga, menyoroti Silpa sebesar Rp93.028.635.608.02.

“Fraksi Tamiang Sepakat menilai angka tersebut masih terlalu besar. Seharusnya anggaran bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang,” kata juru bicara fraksi, Erawati.

Dikatakannya, hasil pemeriksaan BPK RI terdapat beberapa temuan di antaranya, realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran Rp417.463.516,21.

“Kekurangan volume pekerjaan Rp529.551.536,92 terhadap 9 paket pekerjaan belanja modal pada lima SKPK,” tegas Erawati.

Selanjutnya Fraksi Partai Aceh melalui juru bicaranya Miswanto menyampaikan, beberapa catatan hasil pemeriksaan BPK RI dan berharap agar dilakukan efisiensi anggaran pada saat perencanaan, serta untuk lebih transparan terhadap alokasi anggaran yang bersifat mendahului,” jelasnya.

Kesempatan yang sama, Purwati dari Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan menyampaikan harapan kepada Bupati Aceh Tamiang untuk lebih melihat kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru-guru Taman Pendidikan Alquran.

“Mereka saat ini sudah tidak menerima bantuan honor dari Alokasi Dana Desa, untuk itu diharapkan perhatian dari Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tamiang bisa menyelesaikan keluhan tersebut,” sebutnya.

Dari Fraksi Gerindra, Salbiah menyampaikan pandangan umumnya di tahun 2020 mengenai pembagian pendapatan laba dari PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp6.355 488.488 sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp5.317.940.99 dalam hal ini terjadi perbedaan deviden atau laba terkait dengan penyertaan modal Kabupaten Aceh Tamiang dan hal ini harus mendapat penjelasan yang lebih real dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang,”ungkapnya.

“Realisasi retribusi di tahun 2021 juga mengalami penurunan yang hanya mencapai 63% atau sebesar Rp3.493.856.621,75 dan hal ini harus mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait penurunan retribusi daerah tersebut.

“Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2021 terdapat nilai tanah sebanyak 12% yang tidak sesuai atau diragukan nilai kewajarannya dan sebanyak 220 persil tanah tidak bersertifikat. Selanjutnya terdapat pekerjaan pengerasan jalan di kampung Kuala Penega Kecamatan Bendahara pada tahun anggaran 2018 dan informasinya belum selesai dibayarkan hingga saat ini,” ungkap Salbiah.

  • Bagikan