DPRK Aceh Tamiang Tetapkan Panitia Legislasi dan Badan Kehormatan

  • Bagikan

BERITAACEH.CO, Kuala Simpang l Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang gelar sidang paripurna penetapan Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan susunan keanggotaan panitia legislasi . Senin (14/3/2022).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto mengatakan, agenda sidang adalah penetapan susunan keanggotaan panitia legislasi dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan penetapan program legislasi Pemkab Aceh Tamiang Prioritas 2022.

Sekretariat DPRK Aceh Tamiang Rulina Rita menyampaikan, berdasarkan surat keputusan nomor 3 tahun 2022 tentang penetapan susunan keanggotaan panitia legislasi dan BKD.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 dan 57 Peraturan DPRK Aceh Tamiang nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib.

Mengingat Peraturan DPRK Aceh Tamiang nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka menetapkan susunan pengurus keanggotaan panitia legislasi dan BKD.

Adapun susunan keanggotaan panitia legislasi DPRK Aceh Tamiang Jayanti Sari SH (Ketua) dari Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan, Zulfidar SE (Wakil Ketua) Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan.

Salbiah Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Irwan Fraksi Partai Gerindra, Miswanto Fraksi Partai Aceh, Irwan Effendi Fraksi Tamiang Sepakat dan Erwati IS Fraksi Tamiang sebagai anggota.

Kabag Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang Eko Prasetyo menjelaskan, berdasarkan keputusan DPRK Aceh Tamiang nomor 4 tahun 2022 tentang penetapan program legislasi Pemkab Aceh Tamiang prioritas tahun 2022.

Memutuskan program legislasi Rancangan Qanun (Raqan) Retribusi persetujuan bangunan gedung, penyelenggaraan layanan persetujuan bangunan gedung, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, pendirian lembaga keuangan mikro syariah perseroan terbatas amanah insan gemilang/perseroan daerah.

Selain itu, penanganan orang dalam gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar, fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kemudian, perubahan kedua atas qanun Kabupaten nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Diantaranya, lembaga adat laot, pedoman perlindungan pemberdayaan petani, kesejahteraan lanjut usia serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. I Zulkarnain.

  • Bagikan