DPRK Aceh Tamiang Sahkan 4 Qanun

  • Bagikan

BERITAACEH.CO, Kuala Simpang l Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang menyetujui empat rancangan qanun menjadi qanun tahun 2022.

“Berdasarkan Keputusan DPRK Aceh Tamiang nomor 5 tahun 2022 tentang persetujuan penetapan 4 rancangan qanun Kabupaten, memutuskan menyetujui empat rancangan qanun menjadi qanun Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2022,” ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRK. Senin (14/3/22).

Adapun keempat qanun tersebut, lanjut Fadlon, Qanun tentang pengelolaan keuangan daerah, Pembentukan dan susunan serta tata kerja Majelis Adat, Kawasan tanpa rokok, dan Praktek rentenir.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tamiang Insyafuddin mengatakan, penetapan rancangan qanun sesungguhnya harus kita lakukan.

Mengingat rancangan qanun tentang kawasan tanpa rokok sudah masuk proleg sejak tahun 2019 dan di tahun 2021 diusulkan kembali dan disetujui oleh dewan.

Melalui keputusan DPRK Aceh Tamiang nomor 9 tahun 2021 tentang penetapan program legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang prioritas tahun 2021.

“Dengan rampungnya pembahasan 4 rancangan qanun ini dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, memberi bukti kepada kita semua bahwa anggota dewan yang terlibat langsung dalam proses pembahasan rancangan qanun ini serius dalam pembahasannya,” ucapnya.

Lanjut, rancangan qanun tentang praktik rentenir sebagaimana menindaklanjuti Fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2002 satu tentang rentenir.

Berdasarkan perspektif hukum islam dan adat ditegaskan agar baik pemerintah aceh maupun pemerintah kabupaten membuat regulasi berupa qanun tentang praktek rentenir.

Kemudian Qanun pengelolaan keuangan daerah ditetapkan menjadi qanun adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan tertib, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat. katanya.

Lebih jauh, perubahan rancangan tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja majelis adat Aceh Tamiang ditetapkan menjadikan qanun.

Agar dapat mengakomodir berbagai macam aspek dan potensi daerah yang dibutuhkan dalam mengaktualisasi teknis pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Namun, tetap mengacu ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 20, Qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh. tambahnya. I Zulkarnain.

  • Bagikan