DPRK Aceh Tamiang: Minta Pemkab Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Penggunaan Anggaran

  • Bagikan

BERITAACEH.CO, Kualasimpang l Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto meminta, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (Pemkab) meningkatkan kualitas dan kuantitas penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah.

“Kepada Bupati dan jajaran kami minta supaya kualitas dan kuantitas penggunaan anggaran untuk pembangunan dapat tingkatkan,” ujar Suprianto. Saat ikut hadir menerima penyerahan LHP BPK atas LKPD TA. 2021 di Kantor BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh. Jumat (11/3/22).

Menurutnya, itu demi peningkatan kepuasan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu, Kepada Bupati Mursil dan jajaran SKPK, Suprianto meminta supaya tetap mempertahankan kinerja baik tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kolega kami, Bupati Aceh Tamiang dan jajaran, selain menjadi yang tercepat, juga telah berhasil mempertahankan opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucap Suprianto.

Dalam acara tersebut hadir mendampingi Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ketua Komisi C DPRK Irwan Effendi.

Kepala BPK Perwakilan Aceh.Pemut Aryo Wibowo mengatakan, pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Aceh Tamiang TA 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). katanya.

Namun, kata Aryo, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Pertama realisasi belanja pegawai tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan belanja modal pada lima SKPK, dan pengelolaan aset tetap yang masih belum sesuai ketentuan.

“Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan langkah perbaikan, antara lain, menarik kelebihan pembayaran belanja pegawai. Memerintahkan kepala SKPK terkait menginstruksikan PPK dan PPTK lebih cermat melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan fisik, dan menginstruksikan Kepala BKPD untuk mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi aset tetap,” katanya.| Zulkarnain

  • Bagikan