Atasi Kelangkaan Minyak goreng DPRA dan Pemerintah Aceh Sepakati Beberapa Poin

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Banda Aceh | Rapat Koordinator Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Bersama Pemerintah Aceh,Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh serta Polda Aceh, telah menyepakati beberapa poin penting untuk mencari solusi atau mengatasi kelangkaan dan kenaikkan harga minyak goreng di pasar.

” Ada beberapa hal yang kita coba cari solusi tentang kelangkaan minyak goreng hari ini walaupun tadi juga kita bicarakan kelangkaan sembako menjelang bulan Ramadhan. Tapi hari ini fokus kita adalah kelangkaan minyak goreng” kata Ketua Komisi II DPRA, Irfannusir, Selasa, (22/2/2022)

Poin yang Pertama yang disepakati semacam rekomendasi  bersama baik dari pemerintah Aceh maupun DPR Aceh bahwa agar pemerintah memberikan kepercayaan pemasok minyak goreng kepada lembaga baru yang ada di aceh yaitu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Aceh, tentunya sesuai dengan Regulasi dari kementerian Perdagangan Republok Indonesia bahwa mereka bisa menjadi distributor untuk melakukan distribusi minyak goreng di Aceh.

Tentu ini agar minyak goreng di Aceh bisa kita di jaga agar tidak jadi kelangkaan dan juga harga yang tinggi,Sebut Irfanusir.

Selanjutnya, dalam rapat tersebut DPRA meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Aceh untuk melalukan operasi pasar bersama, melibatkan dinas terkait Disperindag dan Dinas pangan Aceh dan termaksud juga DPR Aceh.

” Yang paling ketika terjadi, anggap saja ada penimbunan di lapangan agar jangan dilakukan tindakan yang kita lakukan adalah pencegahan,Kalau selama ini yang terjadi itu begitu ada penimbunan di buat police line. Kemudian barang buktinya di stop tidak boleh keluar hal ini tidak boleh lagi terjadi, Jadi kita buat rekomendasi agar barang tetap di di distribusikan kemudian orang yang melalukan saja yang kita proses,” ungkapnya.

Selain itu ,kata Irfannusir, kita juga merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh utuk membuat pabrik minyak goreng di Aceh. Karena sampai hari ini lebih dari 1,2 juta ton pertahun minyak sawit itu kita bawa keluar daerah.

Sebab itu, sudah sangat memungkinkan di Aceh dan sudah layaknya ada pabrik minyak goreng itu, tentu dalam rangka menjaga kestabilan minyak goreng di aceh,Ungkapnya.

Terkait temuan penimbunan minyak goreng yang di dapatkan di Aceh Barat Daya lebih kurang kemarin 3 ton dengan merek Bimoli

“Jadi bimoli ini seperti yang saya katakan tadi ini akan kita berikan tegur terhadap bimoli dulu ketika minyak goreng harga standar bimoli dimana-mana ada. Tetapi begitu harganya tinggi bimoli malah tidak ada di pasaran,Jadi saya kira ini kita berikan peringkatan kepada pihak distributor bimoli agar juga memperhatikan kemaslahatan masyarakarlt,” tegasnya.

Untuk itu, kita akan berkoordinasi lagi dengan penegak Hukum jika memang sudah selayaknya dilakukan penindakan maka kita tindak

“Ini namanya yang merugikan masyarakat agar harus kita berikan tindakan dengan sesuai prosedur” Ucapnya politisi Partai PAN itu. [Parlementaria]

  • Bagikan