Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Sigulai, Kejati Aceh Periksa Dua Saksi

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Banda Aceh | Penyidik tindak pidana khusus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, melakukan pemeriksaan dua saksi, terkait pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah, pembangunan jaringan irigasi didesa Sigulai, Kabupaten Simeulue tahun Anggaran 2019.

Kasi Pemkum Kejati Aceh, Munawal Hadi menyebutkan, kedua saksi yang diperiksa R dan KP, selaku anggota tim B pelaksanaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, guna menemukan fakta hukum, kegiatan pembayaran uang ganti kerugian tanah untuk pembangunan jaringan irigasi,” katanya, Kamis, (13/1/2022).

Sebelumnya, pada tahun 2019 Dinas Pengairan Aceh mengaloksikan anggaran sebesar Rp. 39.956.500.000, bersumber dari Dana Otsus untuk Pengadaan Tanah Pembangunan DI, Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue seluas 885.216,67 meter atau 88,52 Ha

Pada tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan DI Sigulai dibuat berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah tahun anggaran 2019 tertanggal Maret 2019 yang ditandatangani Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ir. M, dengan total luas 88,52 Ha, dan biaya untuk pembebasan lahan, harga terendah Rp. 26.556.500.100, dan harga tertinggi Rp. 38.250.000.000, dikerjakan oleh Konsultan Cv Bandawansa Utama, sejumlah Rp. 17.897.053.300.

Dalam kegiatan pelaksanaannya Tim Persiapan mengeluarkan hasil dengan jumlah bidang 26 yang dikuasai 25 Warga Terkena Dampak dan 1 kepemilikan atas nama Tanah Desa Khusus di Desa Sigulai pada lokasi sekitar rencana Bendung, namun berubah pada Tahap Pelaksanaan menjadi 76 persil dengan Data Kepemilikan yang berbeda dengan data awal pihak yang berhak dikeluarkan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

Biaya ganti rugi yang seharusnya dikeluarkan oleh Dinas Pengairan Aceh untuk satu bidang tanah desa, berubah menjadi 32  bidang kepemilikan perseorangan, sehingga terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 2.123.394.160,

Berdasarkan hal tersebut Tim Penyelidikan berpendapat bahwa, indikasi kerugian keuangan daerah pada kegiatan pembayaran uang ganti rugi tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

‘Sebab perbuatan tersebut diduga melanggar UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26,” ujar Munawal.
 
Selanjutnya terhadap pembayaran biaya ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pengairan Aceh tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3).

Sementara terhadap pembagian kepemilikan atas nama Tanah Desa pada lokasi Sekitar Rencana Bendung kepada perseorangan untuk ke- 32, Petugas Pengukuran Tanah Lokasi Pembangunan Irigasi Desa Sigulai bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (5), Pasal 22, Pasal 24 ayat (2) dan Ayat(3) dan Pasal 33 ayat (1).

  • Bagikan