Menanti Nyali Pansus DPRA Melaporkan Temuan LHP BPK ke Penegak Hukum

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Banda Aceh | Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya memparipurnakan, tekait hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK), penggunaan anggaran disejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), tahun 2020.

Namun, publik menunggu – nunggu nyali Tim Pansus DPRA melaporkan, terkait hasil rekomendasi tim Pansus, terkait temuan pengguna anggaran 2020 disejumlah SKPA, yang disampaikan dalam paripurna di Gedung Utama DPRA.

“Paripurna hanya menghabiskan uang saja. Namun publik membutuhkan kepastian hukum hasil Pansus DPRA,” Kata koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Aceh (LSM MaTA), Alfian, Kamis, (30/12/2021).

Menurut Alfian, banyaknya laporan Pansus DPRA kandas ditengah jalan, tak satupun diproses ke meja hukum. Namun anggaran yang disediakan untuk paripurna sia-sia.

“Sementara temuan LHP BPK itu sebagai bukti autentik pelanggaran hukum mengarah ke dugaan korupsi. Dewan harus melaporkan ke penegakkan, karena anggaran yang disediakan paripurna, merupakan uang rakyat,” jelas Alfian.

Alfian menerangkan, pemerintah telah mengalokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan  Pansus. Namun hasil pembahasan atau keputusan surat yang dikeluarkan hasil rekomendasi Pansus hanya bertumpuk atau dijadikan sebagai arsip.

“Disitulah publik menilai, keseriusan dan keberanian DPR Aceh, upaya mengupas dan mengungkapkan korupsi di Aceh,” jelasnya.

Sambung Alfian, laporan LHP BPK itu merupakan satu bukti yang saheh adanya penyimpangan penggunaan anggaran yang diperuntukan tahun 2020.

“Buktinya sudah ada, hanya keberanian dewan saja, apakah melaporkan kepenegka hukum atau tidak, disitulah kita lihat nanti,” ungkapnya.

Tak hanya itu pun kata Alfin, sebelumnya juga DPRA telah membentuk beberapa Pansus kode Apendiks, Bank Aceh, Pengadaan Barang jasa, termasuk proyek Multiyear. Namun hingga kini belum ada kejelasan ke publik.

“Publik mempertanyakan, Pansus yang sebelumnya sejauh mana sudah. Jadi dewan juga harus memperjelas ke publik, lantas dana yang digunakan untuk pansus itu merupakan uang rakyat,” tegas Alfian.

  • Bagikan