Dua Raqan Sedang Menunggu Proses Evaluasi Mendagri

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Banda Aceh | Dua Rancangan Qanun (Raqan) telah dibahas di Komisi  I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kini sedang menunggu hasil evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

Anggota Komisi I DPRA Edi Kamal menyebutkan, kedua Rancangan Qanun (Raqan), Qanun Aceh tentang  Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Raqan Pertanahan.

“Kedua duanya sudah rampung 80 persen. Hanya menunggu evaluasi di Mendagri,” katanya, Kamis, (18/11/2021).

Dia mengatakan, rancangan qanun pertanahan Aceh sudah sangat lama direncanakan untuk dapat disahkan dan pengalihan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA).

“Ketentuan itu diamanatkan dalam pasal 253 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) paling lambat dilaksanakan 2008, namun sampai hari ini belum juga terwujud,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, keterlambatan implementasi butir-butir MoU Helsinki itu harus segera dipercepat karena itu merupakan UU khusus yang diperjuangkan secara berdarah-darah oleh mantan kombatan GAM.

“Dalam qanun pertanahan itu kami mencantumkan hak-hak reintegrasi walaupun dalam UUPA tidak tercantum, namun dalam MoU Helsinki telah termaktub pada poin 2.3.5,” jelas Edi.

Dalam Qanun itu pengaturan hak atas tanah maupun perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terlantar kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota guna menjawab persoalan tanah di Aceh.

“Tanah itu untuk peruntukan lahan bagi mantan kombatan GAM, Tapol/Napol dan korban konflik. Bantu kami agar raqan ini bisa secepatnya disahkan dan apabila ada kekurangan mohon bantuan bapak Menteri memberikan saran untuk perbaikan,” papar Edi Kamal.

Sementara Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), telah direvisi beberapa poin dalam aturan tersebut, mulai dari penyelenggara hingga pengawas pemilihan.

“Syarat dukungan calon, kemudian pembiayaan, tahapan dan dukungan Pilkada. Intinya tentang pencalonan, pelaksana dan pengawasan,” Tambah Edi.

Kemudian, ada beberapa poin yang kemungkinan tidak dirubah seperti syarat pencalonan, tata cara pendaftaran, serta pembiayaan yang sepenuhnya menjadi beban dari pemerintah daerah.

“Untuk mekanisme syarat pencalonan tetap, tata cara pendaftaran, dan konsekuensi pembiayaan pelaksanaan Pilkada itu adalah pemerintah,” ujarnya.

Sebelum nya DPRA memperioritaskan merancang Qanun Aceh Prolega Perioritas  Tahun 2021 diantaranya.

1. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang  Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

3. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Rakyat Aceh.

4. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh.

5. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh

6. Rancangan Qnun (Raqan) tentang Perlindungan Lahan Pertanian.

7. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe

8. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

9. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh

10. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Bahasa Aceh

11. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

12. Rancangan Qanun Perpustakaan

13. Rancangan Qanun Penyelenggaraan Perhubungan

14. Rancangan Qanun Perpustakaan

15. Rancangan Qanun Perlindungan Guru (Parlementaria)

  • Bagikan