DPRA Bahas Rancangan APBA Tahun 2022 Sebesar Rp 14,3 Triliun

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2022 sebesar mencapai Rp. 14.376.330.377.085.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menyebutkan,  Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dapat segera membahas setiap isi dari Rancangan Qanun Aceh tentang APBA tahun 2022.

“Saat ini sedang dibahas di Banggar. Intinya tak lama lagi akan dimasukkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran, Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS),” katanya, Rabu, (24/11/2021).

Dia menyebutkan, rancangan KUA PPAS, memfokuskan sektor atau kebijakan belanja Aceh tahun 2022 dapat mendukung pengembangan pendidikan, pangan, infrastruktur, pariwisata, dan jaring pengaman sosial bagi UMKM di Aceh sebagaiman yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

“Kepada Pemerintah Aceh kita harapkan pada anggaran belanja tahun 2022 dapat difokuskan pada kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan,” ujar Dahlan.

Menurut Dahlan, RAPBA tahun 2022 sebesar Rp14.376.330.377.085. Struktur rancangan pendapatan belanja tersebut terdiri dari pendapatan asli Aceh (PAA), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

“Sedangkan alokasi jenis penerimaan Pendapatan Transfer termasuk Dana Otonomi Khusus yang dianggarkan dalam RAPBA tahun Anggaran 2022, yang merupakan angka pagu yang telah disesuaikan dengan penetapan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah,” kata jelasnya.

Dahlan merincikan, alokasi anggaran dalam RAPBA 2022 yang terdiri dari Pendapatan Asli Aceh ( PAA), yaitu sejumlah Rp2,5 triliun (Rp2.568.193.356.058). Kemudian dari pendapatan transfer, sebesar Rp11,7 triliun (Rp11.796.738.552.996,00). Dan dari lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah sebesar Rp.11.398.468.031.

“Kebijakan belanja Aceh diarahkan pada peningkatan kualitas belanja melalui alokasi belanja yang lebih besar pada sektor  pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran,” ungkapnya. (Parlementaria)

  • Bagikan