Tinjau Pelabuhan, Pansus DPRA: Kejayaan “Kota Petro Dollar” di Lhokseumawe Harus Dikembalikan

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Lhokseumawe | Pansus Raqan Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meninjau Pelabuhan Krueng Geukueh Lhokseumawe.

Ketua Pansus Raqan Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Yahdi Hasan, Mengatakan Pelabuhan Krueng Geukueh Lhokseumawe pernah memiliki masa kejayaan yang luar biasa di era tahun 90-an, sehingga Lhokseumawe sempat dijuluki “Kota Petro Dolar”.

“Kejayaan “Petro Dollar” itu harus dikembalikan, semua pihak harus bergandengan tangan, bagaimana mencari solusi agar Pelabuhan Krueng Geukueh dapat mengekspor komoditas-komoditas unggulan Aceh. ujar Yahdi Hasan.
Untuk itu, katanya, Pansus TNKA DPRA berupaya menyusun Raqan Tata Niaga Komunitas Aceh dengan tujuan pelabuhan Krueng Geukueh dapat kembali berdenyut, dengan diekspornya komoditas-komoditas unggulan Aceh dan kejayaan “Kota Petro Dollar” dapat kembali terulang.

“Yang terpenting lagi, label ‘Aceh Termiskin di Sumatera’ itu harus dihilangkan, dengan cara bagaimana pun kita harus meningkatkan perekonomian Aceh dan meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA),” katanya, Kamis,(7/10/2021)

Para eksportir kopi di wilayah tengah Aceh berharap Pelabuhan Krueng Geukueh dapat difungsikan untuk mengekspor Kopi Gayo ke berbagai negara, baik di Asia, Amerika maupun Eropa.

Menurutnya, Setiap tahunnya wilayah tengah Aceh mengirimkan hingga 3 ribu kontainer kopi ke berbagai negara, di mana per kontainernya berkisar 19 ton kopi dengan nilai mencapai Rp 1,4 miliar.

Tim Pansus Raqan Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat meninjau Pelabuhan Krueng Geukueh Lhokseumawe

Sementara, Untuk biaya angkutnya ke belawan hingga proses pengapalan, mereka mengeluarkan biaya Rp 10 ribu per kilogramnya. Maka dari itu, kami berharap jika Pelabuhan Krueng Geukueh dioptimalkan, maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan eksportir kopi Gayo, mengingat jarak tempuh lebih dekat ke Lhokseumawe dibandingkan Belawan. ucapnya.

“Ini baru salah satu unggulan komoditas Aceh, belum lagi komoditas-komoditas unggulan lainnya. Makanya dari itu, kami berupaya maksimal untuk merampungkan rancangan qanun ini, dengan harapan seluruh komoditas unggulan Aceh dapat diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh,” tegas politisi asal Partai Aceh tersebut.

Anggota Pansus TNKA DPRA dari Fraksi PPP Murhaban Makam, Mengatakan pelabuhan- pelabuhan di Aceh bisa maju di era tahun 60 hingga 70-an, di mana saat itu infrastruktur pelabuhan Aceh masih seadanya.

Sedangkan saat ini, infrastruktur pelabuhan di Aceh telah lebih baik, namun ekspor Aceh sangat jauh menurun dibandingkan puluhan tahun lalu.

“Semua saranan dan infrastrukturnya sudah memadai, tapi mengapa tidak mau dilirik para pengusaha untuk melakukan ekspor.

“Ini tentu ada faktor. Kami mau melihat keikhalasan dari Pelindo untuk memajukan pelabuhan Krueng Geukueh ini,” katanya.

“Jadi, kita tidak boleh menuduh si A salah atau si B salah, tapi bagaimana caranya kita semua berpikir mencari solusi agar para pengusaha mau mengekspor barangnya dan menghidupkan pelabuhan ini,” timpanya.

Kondisi Pelabuhan Krueng Geukueh Lhokseumawe yang memiliki kedalaman 7 hingga 9 meter, telah memadai untuk melakukan kegiatan kepelabuhanan dan bongkar muat, dengan sejumlah saranan dan prasarana yang telah dimiliki pelabuhan tersebut saat ini.

“Hanya saja, Pelabuhan Lhokseumawe ini masih memerlukan support dari pihak eksternal untuk pengembangan pelabuhan agar tumbuh menjadi lebih baik ke depannya,” jelas Bukhari,” katanya.

Sementara itu, banyak pengusaha yang datang dan meminta informasi mengenai pelabuhan. Namun, banyak dari pengusaha tersebut tidak kembali dan melakukan aktivitas ekspor ataupun impor.

“Saya tidak tahu penyebabnya kenapa. Jadi mereka hanya datang mencari informasi, tapi tidak kembali,” ucapnya.

Pelabuhan Krueng Geukueh yang berstatus pelabuhan pengumpul, kaanya, telah memiliki nama besar di luar, karena memiliki sertifikat Statement Of Compliance Of A Port Facility (SOCPF).

Dengan adanya sertifikat ini, maka Pelabuhan Lhokseumawe ini bisa mendatangkan kapal berbendera asing. Semua kapal-kapal asing bisa masuk ke mari. Tidak semua pelabuhan bisa dimasuki pelabuhan berbendera asing, tapi Pelabuhan Krueng Geukueh ini bisa. katanya.

“Tinggal bagaimana kita memikirkan bagaimana menghidupkan dan memajukannya lagi,” ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus TNKA DPRA Yahdi Hasan didampingi sejumlah anggota Pansus TNKA lainnya yakni Tantawi dari Fraksi Partai Demokrat, Rijaluddin dan MJ Romen dari Fraksi PKB-PDA, Murhaban Makam dan Zaini Bakri dari Fraksi PPP, Kartini dari Fraksi Gerindra, Nova Zahara dari Fraksi PKS, tenaga ahli dari akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr Muhammad Abrar dan Dr Syukri Abdullah, serta Perancang Perundang undangan Kanwil Kemenkumham, Afriandi MS.

Selain itu, Pansus TNKA juga didampingi sejumlah tim SKPA yakni perwakilan Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Perikanan Aceh, Dinas ESDM Aceh, serta Biro Ekonomi Setda Aceh.

Para rombongan Pansus TNKA DPRA diterima Manajer Bisnis PT Pelindo Lhokseumawe Bukhari didampingi Kepala Syahbandar Lhokseumawe, Azwar. Dalam pertemuan dengan manajemen PT Pelindo Cabang Lhokseumawe.

Sebelum nya DPRA memperioritaskan merancang Qanun Aceh Prolega yang Perioritas Tahun 2021 diantaranya.

  1. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  2. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
  3. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Rakyat Aceh.
  4. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh.
  5. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh
  6. Rancangan Qnun (Raqan) tentang Perlindungan Lahan Pertanian.
  7. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe
  8. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.
  9. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh
  10. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Bahasa Aceh
  11. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
  12. Rancangan Qanun Perpustakaan
  13. Rancangan Qanun Penyelenggaraan Perhubungan
  14. Rancangan Qanun Perpustakaan
  15. Rancangan Qanun Perlindungan Guru (Parlementaria)
  • Bagikan