Tim Pansus TNKA DPRA ‘Geram’ Liat Kondisi Pelabuhan Kuala Langsa

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Langsa | Tim Pansus Raqan Tata Niaga Komoditas (TNKA) Aceh geram melihat kondisi Pelabuhan Kuala Langsa saat meninjau, beberapa di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu melontarkan kata-kata dengan nada tinggi.

Raut wajah Pansus TNKA berubah kala tidak menemukan adanya crane maupun fasilitas pendukung lain, layaknya sebuah pelabuhan yang melakukan kegiatan kepelabuhanan.

Selain itu, Pelabuhan juga kekecewaan para anggota DPRA terjadi ketika mengetahui jumlah pengawai yang mengelola pelabuhan itu hanya berjumlah lima orang, yang terdiri dari satu pimpinan dan satu staf administasi (pegawai tetap) dan tiga orang pegawai outchorshing.

“Kalau cuma tiga orang pegawainya mau buat apa? masak cuma tiga orang. Kantor lurah saja itu jumlah orang di kantornya bisa lebih dari 15 orang,” ujar Ketua Pansus Yahdi Hasan.

Sementara, katanya, di beberapa wilayah sekitar Pelabuhan Kuala Langsa seperti Aceh Timur dan Aceh Tamiang banyak terdapat komoditas unggulan ekspor Aceh, seperti sawit dan beberapa komoditas lainnya dari sektor perikanan.

Namun, ia heran jika Pelabuhan Langsa tidak hidup dan para pengusaha Aceh lebih memilih mengirimkan barangnya melalui Pelabuhan Belawan yang jaraknya lebih jauh. katanya.

“Kami mau ada upaya dari Pelindo, jangan hanya sekedar menunggu dan semata mata karena pendapatan. Seharusnya Pelindo juga mengeluarkan biaya dan berupaya untuk pengoptimalkan pelabuhan ini,” ucap Yahdi Anggota dewan yang telah menjabat lima periode di DPRA.

Tim Pansus Raqan Tata Niaga Komoditas (TNKA) Aceh saat meninjau Pelabuhan Kota Langsa

Pelabuhan Kuala Langsa terlihat seperti “hidup segan mati tak mau”. katanya.

Yahdi menilai pelabuhan tersebut tidak layak disebut pelabuhan bongkar muat, karena tidak memiliki fasilitas pendukung seperti Humber Crane serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.

“Bagaimana pelabuhan ini mau hidup kalau tidak ada fasilitas seperti Humber Crane. Kalau cuma bisa angkut satu sampai tiga ton barang, ini bukan pelabuhan, tapi tempat tambat sampan,” tegasnya.

Pihaknya menduga ada sesuatu atau faktor di sini. atau ada upaya pengkerdilan dan upaya membuat pelabuhan di Aceh mati. Jika Pelindo tidak mau bekerja, berikan saja pelabuhan ini ke Pemerintah Kota Langsa. katanya.

Biar Pemda saja yang mengelolanya. “Maaf jika saya agak sedikit kasar, tapi ini tujuannya baik, bagaimana kita semua berupaya agar pelabuhan ini hidup,” ucapnya.

Hal senada dikatakan anggota Pansus TNKA lainnya Arizal Asnawi. Dia mengaku pernah memiliki persoalan dalam mengirimkan barangnya lewat Pelabuhan Langsa, ketika dia belum menjabat anggota dewan.

“Sejak 2001 saya adalah pelaku usaha. Tapi sampai Aceh damai seperti ini, pelabuhan ini tidak ada perubahan. Crane dan tenaga di sini tidak siap, alasan pelindo dari dulu itu-itu saja yaitu pelabuhan dangkal.

Akhirnya pelabuhan yang sudah dibangun ini rusak karena cagak motor orang pacaran. Kami tidak melihat ada niat dari pelindo untuk memajukan pelabuhan ini,” katanya.

Anggota DPRA Dapil Langsa-Aceh Tamiang ini pun menyarankan agar Pansus DPRA merekomendasikan ke Pemerintah Aceh agar dibentuk Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, untuk mengelola pelabuhan yang ada di Aceh. katanya.

Hal itu karena dia menilai Pelindo tidak berniat mengembangkan pelabuhan di Aceh, melainkan hanya. tambahnya.

“Mereka fokusnya ke Medan dulu. Ini terbukti ketika Belawan penuh, mereka bangun Kuala Tangjung, lalu buka ke Sibolga. Dan ketika Sibolga penuh, mereka buka ke Stabat. Harusnya bukan pelabuhan di medan saja yang dibangun, Aceh juga dibangun,” kata Asrizal.

Jika pelabuhan terus dikuasai Pelindo, katanya, Maka sampai kapanpun pelabuhan di Aceh tidak akan hidup.

Sebenarnya, Pansus DPRA tidak berniat menyudutkan Pelindo, melainkan ingin bagaimana Pelindo dapat bergandengan tangan dengan sejumlah instansi lainnya baik Bea Cukai, Pemko Langsa maupun Pemerintah Aceh untuk bersama-sama mengupayakan agar Pelabuhan Kuala Langsa dapat hidup. katanya.

“Tujuan utama kami ke mari adalah untuk menjaring masukan-masukan untuk penyempurnaan Rancangan Qanun TNKA, dengan tujuan setelah qanun ini disahkan maka komoditas-komoditas yang ada di Aceh bisa diekspor melalui pelabuhan pekabuhan yang ada di Aceh,” katanya.

Kami juga ingin melihat kondisi pelabuhan dengan harapan jika ada persoalan, bisa segera dicari jalan keluar. Jangan sampai ketika komoditas Aceh dilarang keluar malah pelabuhan di Aceh tidak siap.

“Kami sangat berharap besar kepada Pelindo untuk mendukung agar komoditas Aceh bisa diekspor di sini. Pansus ingin ada sisi positif kehadiran Pelindo di Aceh.

“Jadi, kami ingin Pelindo juga berupaya menghidupakan pelabuhan ini. Kami ingin pintu gerbang ekonomi ini bisa terbuka dan hidup kembali,” harapnya.

Selain itu, mendukung agar komoditas – komoditas Aceh dapat diekspor melalui pelabuhan yang ada di Aceh, khususnya melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

“Kami tidak ada niat membuat pelabuhan di sini mati. Kami kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pelabuhan ini hidup. katanya.

Pelabuhan Kuala Langsa secara infrastruktur siap, karena memiliki dermaga beton. Pelabuhan Kuala Langsa memiliki panjang 7 mil, lebar 100 meter, dan kedalaman 3 hingga 8 meter.

Untuk itu mari kita bersama-sama mencari solusi untuk permasalah tersebut, agar pelabuhanada perubahan. katanya.

Peninjauan itu didampingi sejumlah anggota Pansus TNKA lainnya yakni Tantawi dari Fraksi Partai Demokrat, Rijaluddin dan MJ Romen dari Fraksi PKB-PDA, Murhaban Makam dan Zaini Bakri dari Fraksi PPP, Kartini dari Fraksi Gerindra, Nova Zahara dari Fraksi PKS, tenaga ahli dari akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr Muhammad Abrar dan Dr Syukri Abdullah, serta Perancang Perundang undangan Kanwil Kemenkumham, Afriandi MS. Selain itu, Pansus TNKA juga didampingi sejumlah tim SKPA yakni perwakilan Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Perikanan Aceh, Dinas ESDM Aceh, serta Biro Ekonomi Setda Aceh. Jumat 8 Oktober 2021.

Sebelum nya DPRA memperioritaskan merancang Qanun Aceh Prolega yang Perioritas Tahun 2021 diantaranya.

  1. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  2. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
  3. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Rakyat Aceh.
  4. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh.
  5. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh
  6. Rancangan Qnun (Raqan) tentang Perlindungan Lahan Pertanian.
  7. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe
  8. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.
  9. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh
  10. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Bahasa Aceh
  11. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
  12. Rancangan Qanun Perpustakaan
  13. Rancangan Qanun Penyelenggaraan Perhubungan
  14. Rancangan Qanun Perpustakaan
  15. Rancangan Qanun Perlindungan Guru (Parlementaria)
  • Bagikan