Penyidik KPK Tiba di Gedung BPKP, Periksa Kadis Perhubungan Aceh

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Banda Aceh | Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di lokasi pemeriksaan yaitu Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

Amatan di lokasi, sejumlah tim penyidik KPK tiba di gedung BPKP Aceh sekitar pukul 09:03 WIB, Setiba di lokasi, tim penyidik yang membawa sejumlah dokumen serta satu koper besar langsung bergegas menuju lantai 3 BPKP Aceh.

Untuk diketahui, pemeriksaan sejumlah pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Aceh dijadwalkan pukul 9.30 WIB hingga selesai.

Namun sejumlah pejabat yang akan diperiksa pada hari ini Senin (25/10/2021) belum tampak hadir di lokasi pemeriksaan.

Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu kepala dinas dan sejumlah pejabat di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Senin (25/10/2021).

Dari dokumen yang diperoleh BeM, untuk hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi.

Selain Junaidi, KPK juga akan memeriksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan tahun 2019-2020, Muhammad Al Qadri dan Kepala ULP Aceh yaitu Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh tahun 2019, Irawan Pandu Negara.

Tidak hanya itu, KPK juga akan memeriksa Plt Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh tahun 2019-2020, Sayid Azhary, dan Kasubag Konstruksi dan Konsultasi Biro PBJ Setda Aceh tahun 2019, Ivan Mirza serta Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh tahun 2019-2021, Khaerul.

Sementara itu, dalam pemeriksaan yang berlangsung di Gedung BPKP Aceh, KPK juga akan memeriksa Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh tahun 2019, Azhariyanto, Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Eka Fristina Putri dan Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Bustaman.

Dalam pemeriksaan itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi dan 8 pejabat lainnya diminta untuk membawa dokumen berupa prin out mutasi rekening pribadi periode 2017-2021, fotocopy dokumen terkait pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3, fotocopy dokumen terkait rapat atau pembahasan tentang perencanaan pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3.

Selain itu, KPK juga meminta sejumlah dokumen seperti fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan, fotocopy dokumen terkait RPJM Aceh tahun 2017-2022, fotocopy dokumen terkait pembahasan dan evaluasi Renja oleh Tim RKPA Bappeda Aceh, fotocopy dokumen terkait pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3 serta fotocopy dokumen terkait proses lelang hingga pelaksanaan tender perencanaan dan pengawasan pengadaan kapal. [BERITAMERDEKA]

  • Bagikan