Hidupkan Pelabuhan Aceh, DPRA Pacu Pembahasan Raqan TNKA

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Banda Aceh | Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang bertugas menyusun Rancangan Qanun (Raqan) Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) terus memacu pembahasan rancangan qanun tersebut. Hal itu dilakukan agar rancangan qanun tersebut dapat disahkan pada akhir tahun ini.

Untuk mengatur regulasi komoditas Aceh dieskpor melalui pelabuhan yang ada di Aceh. Ketua Pansus Raqan TNKA, Yahdi Hasan, Mengatakan dalam pada Kamis 20 September 2021 hingga Jumat 01 Oktober 2021.

Pansus Raqan TNKA melakukan pertemuan dengan sejumlah intansi terkait untuk membahas dan meminta masukan untuk penyempurnaan draf rancangan qanun TNKA.

“Setelah kami melakukan kunjungan lapangan ke Bener Meriah dan membuat pertemuan di Takengon, dua hari ini kami kembali melanjutkan pembahasan dengan mengundang sejumlah dinas terkait yakni Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Biro Ekonomi dan Biro Hukum Pemerintah Aceh serta sejumlah instansi terkait,” katanya.

Selain itu, Mengundang Bappeda namun, tidak dalam pertemuan dengan sejumlah isntansi Pemerintah Aceh tersebut,
Yahdi Hasan menjelaskan, Pansus TNKA mendapat masukan di antaranya disampakan Kepala DPMPTSP Aceh yang menyebutkan agar rancangan qanun tersebut jangan hanya ditujukan satu pihak, namun juga berbagai pihak baik produsen maupun konsumen.

“Ada beberapa masukan penambahan pasal dari Dinas Perikanan, yang menyarankan agar ikan itu jangan begitu saja (mentah) diekspor, minimal berbentuk beku dan setengah jadi atau diolah dalam bentuk kemasan. Jika tidak dikhawatirkan Komoditas Aceh itu diolah di luar dan Aceh tidak diminati oleh pasar,” ucapnya.

Menurut, Politisi Partai Aceh ini, ia menargetkan agar Raqan TNKA dapat dirampungkan dan disahkan pada akhir Desember, dengan harapan aktivitas ekpor impor di sejumlah pelabuhan Aceh dapat kembali hidup. katanya.

“Rencananya pekan depan, akan meninjau sejumlah pelabuhan di Aceh seperti Pelabuhan Krueng Raya Aceh Besar, Pelabuhan Krueng Geukueh Lhokseumawe, serta Pelabuhan Kuala Langsa,” katanya.

Kami akan tinjau, bersama Tim Pemerintah Aceh untuk melihat sejauh mana kesiapan pelabuhan tersebut untuk melaksanakan aktivitas ekspor impor.

“Tidak tertutup kemungkinan juga kami akan ke wilayah barat selatan menijau Pelabuhan di Singkil, Aceh Selatan dan Aceh Barat yang di sana juga diharapkan bisa melakukan aktivitas ekspor impor,” kata Yahdi Hasan.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Aceh yang terus mengirimkan tim untuk membahas Rancangan Qanun TNKA. ujar Anggota DPRA asal Dapil Aceh Tenggara dan Gayo tersebut.

“Untuk merampungkan qanun ini, Pemerintah Aceh dan DPRA harus bergandengan tangan. Qanun ini harus berkualitas, jangan hanya menjadi seremonial saja. Alhamdulillah saya melihat sejumlah instansi Pemerintah Aceh antusian untuk melahirkan qanun ini dan saya sangat aprsiasi itu,” tegas Yahdi Hasan.

Lanjutnya, Jika qanun ini lahir, kata Yahdi Hasan, maka nantinya akan meningkatankan Pendapatan Asli Aceh (PAA), yang selama ini komoditas – komoditas Aceh hanya menjadi pemasukan Pemerintah Pusat, sementara Aceh tidak mendapatkan masukan apa-apa. katanya.

“Jika ekspor komditas Aceh dilakukan melalui pelabuhan di Aceh, maka selain menyerap tenaga kerja lokal, akan meningkatkan pendapatan Aceh,” katanya.

Untuk itu rancangan qanun ini, lanjut Yahdi Hasan, Harus bisa dilahirkan dan mudah-mudahan ekspor sejumlah komoditas Aceh bisa dilakukan melalui pelabuhan di Aceh.

“Kepada masyarakat dan seluruh elemen di Aceh, saya berharap dapat memberi dukungan dan masukan agar ini semua bisa terwujud dan Aceh dapat mandiri secara ekonomi ke depan serta dapat mengantisipasi berakhirnya dana otonomi khusus (otsus) yang akan berakhir pada 2027 mendatang,” katanya

Yahdi Hasan menembahkan, pihaknya menerima semua masukan dari semua pihak untuk Pansus TNKA, agar rancangan qanun tersebut jadi lebih baik.

“Kami melakukan kunjungan lapangan, melihat secara langsung, dan menerima segala masukan yang sifatnya baik untuk Masyarakat Aceh dan menyempurnakan Raqan TNKA tersebut,” katanya

” Target Raqan TNKA tersebut dapat diselesaikan dan disahkan pada akhir Desember, dengan harapan aktivitas ekpor impor di sejumlah pelabuhan di Aceh dapat kembali hidup,” timpanya.

Sebelum nya DPRA memperioritaskan merancang Qanun Aceh Prolega yang Perioritas Tahun 2021 diantaranya.

  1. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  2. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
  3. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Rakyat Aceh.
  4. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh.
  5. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh
  6. Rancangan Qnun (Raqan) tentang Perlindungan Lahan Pertanian.
  7. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe
  8. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.
  9. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh
  10. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Bahasa Aceh
  11. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
  12. Rancangan Qanun Perpustakaan
  13. Rancangan Qanun Penyelenggaraan Perhubungan
  14. Rancangan Qanun Perpustakaan
  15. Rancangan Qanun Perlindungan Guru (Parlementaria)
  • Bagikan