DPRA Tinjau Kesiapan Pelabuhan Malahayati, Ekspor Komoditas Aceh

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Banda Aceh | Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Qanun (Raqan) Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berkunjung ke Pelabuhan Malahayati Aceh Besar. Selasa 05 Oktober 2021

Ketua Pansus TNKA Yahdi Hasan mengatakan, Dalam pertemuan dengan manajemen PT Pelindo Cabang Malahayati kunjungan ini dilakukan guna mencari masukan untuk penyempurnaan Rancangan Qanun TNKA.

Serta melihat kesiapan Pelabuhan Malahayati jika nantinya Aceh menerapkan aturan komoditas diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh.

“Kami ingin melihat sejauh mana kesiapan pelabuhan malahayati melakukan kegiatan ekspor-impor, apa infrastruktur yang sudah ada dan apa yang kira-kira masih kurang. Kami juga ingin meminta masukan dari Pelindo,” ujar Yahdi Hasan.

Menurutnya, Kunjungan tersebut guna meninjau kesiapan pelabuhan dalam melakukan kegiatan ekspor komoditas Aceh.

“Dari rencana ‘ruh’ qanun ini, bagaimana kita mengupayakan agar seluruh komoditas Aceh, yang terdiri dari tiga chapter yakni hasil bumi, hasil laut, serta mineral logam dan urutannya, bisa diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA yang juga Inisiator Raqan TNKA, Bardan Sahidi menyebutkan, Pelabuhan-pelabuhan di Aceh pernah berjaya di masa lampau.

Namun , Katanya, apa yang didengungkan Pemerintah Republik Indonesia terkait pembangunan “tol laut” dan poros maritim dunia, tapi Aceh tidak mendapatkan apa-apa.

“Maka, menjadi penting dan ‘momok’ bagi kami di DPRA untuk mengoptimalkan kewenangan Aceh yang diatur dalam UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terkait pengelolaan aktivitas pelabuhan laut dan udara, “ katanya.

Maka dari itu, ucap Bardan, kami ingin menghidupkan ‘tol laut’ di Aceh, sehingga komoditas-komoditas di Aceh bisa ditransaksi di pinggir laut Aceh.

“Ini menjadi penting bagaimana Pelindo bisa bersinergi menjadikan ‘tol laut’ ini sebagai gerbang dagang,” ucap Bardan.

Ia menambahkan, saat ini fungsi pelabuhan di Aceh, lebih kepada situasi darurat dan pertahanan keamanan. Padahal secara geografis, Aceh berada di perairan yang dekat dengan pasar global.

“Kita memiliki berbagai komoditas unggulan, baik dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Namun menjadi miris kenapa itu harus keluar dari Belawan, padahal akses wilayah Aceh sangat dekat dengan pasar global.,” katanya.

Anggota Pansus TNKA, Murhaban Makam, Menyebutkan pelabuhan di Aceh telah memiliki humber crane yang menjadi syarat untuk melakukan kegiatan pelabuhan container atau pengangkutan barang.

“Ini yang kita memikirkan bersama-sama agar pelabuhan Aceh bisa dihidupkan,” katanya.

Namun , faktanya, sangat disayangkan, pelabuhan di Aceh tidak berjalan meski telah memiliki alat tersebut.

“Kami ingin kehadiran Pelindo ini betul-betul bermanfaat untuk rakyat Aceh. Untuk itu, mari bersama-sama dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk menghidupkan Pelabuhan Malahayati ini,” katanya

Maka dari itu, Kesiapan pelabuhan Aceh, menjadi penting sebelum Raqan TNKA disempurnakan dan disahkan nantinya.

Tim Pansus TKNA, saat meninjau Pelabuhan Malahayati Aceh Besar

“Jika ada ratusan kontainer bisa keluar setiap harinya dari Aceh, alangkah bahagianya rakyat Aceh. Dengan keluar dari laut, jalan-jalan di Aceh juga tidak rusak. Jadi sangat kami harapkan kehadiran pelabuhan ini bisa bermanfaat bagi rakyat Aceh,” timpanya.

Aceh juga memiliki banyak komoditas unggulan yang ekonomis dan menjadi produk unggulan ekspor, khususnya ikan dari sektor perikanan.

“Dari data yang kami miliki, tujuan ekspor ikan-ikan yang berasal dari Aceh, bukan hanya wilayah Asia, tapi sampai ke Amerika dan Eropa. Namun banyak ikan-ikan yang dihasilkan dari laut Aceh itu, diekspor melalui pelabuhan yang ada di luar Aceh, terutama pelabuhan terdekat yang ada di sekitar Aceh,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus TNKA, Yahdi Hasan dari Fraksi Partai Aceh, didampingi sejumlah anggota Pansus TNKA lainnya yakni Murhaban Makam dari Fraksi PPP, Tantawi dari Fraksi Demokrat, Rijaluddin dari Fraksi PKB-PDA, Kartini dari Fraksi Gerindra, Martini dari Fraksi PA, Zaini Bakri dari Fraksi PPP.

Serta Wakil Ketua Banleg DPRA, Bardan Sahidi dari Fraksi PKS, dan didampingi dua tenaga ahli dari akademisi, juga turut dihadiri sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Sebelum nya DPRA memperioritaskan merancang Qanun Aceh Prolega yang Perioritas Tahun 2021 diantaranya.

  1. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  2. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
  3. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Rakyat Aceh.
  4. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh.
  5. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh
  6. Rancangan Qnun (Raqan) tentang Perlindungan Lahan Pertanian.
  7. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe
  8. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.
  9. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh
  10. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Bahasa Aceh
  11. Rancangan Qanun (Raqan) Aceh Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
  12. Rancangan Qanun Perpustakaan
  13. Rancangan Qanun Penyelenggaraan Perhubungan
  14. Rancangan Qanun Perpustakaan
  15. Rancangan Qanun Perlindungan Guru (Parlementaria)
  • Bagikan