Demokrat Curigai Jokowi Bahas Masa Jabatan Presiden, Ferdinand Sentil AHY

  • Bagikan

BERITAACEH.co, Jakarta – Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan petinggi Demokrat Kamhar Lakumani yang mencurigai pertemuan Presiden Jokowi dengan elite parpol di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/8) lalu, membahas masa jabatan presiden.

Ferdinand menyarankan sebaiknya Demokrat tidak usah menebar isu atas prasangka-prasangka negatif.

“Demokrat tidak usah berprasangka buruk dan negatif kepada Jokowi secara berlebihan. Jangan jadi fitnah yang disebar,” kata Ferdinand, Jumat (3/9/2021).

Dia menyebut Jokowi sudah berulang kali menyatakan tidak berkenan dengan soal masa jabatan presiden tiga periode.

Terlebih lagi, eks gubernur DKI Jakarta tersebut sedang fokus menyelesaikan masalah Covid-19 dan kesejahteraan rakyat.

Eks politikus Partai Demokrat itu juga tidak pernah melihat Jokowi berbicara soal politik apalagi berusaha memengaruhi pihak lain untuk mengusulkan dirinya bisa menjabat tiga periode dan melakukan amendemen UUD 1945.

“Begitu juga soal perpanjangan masa jabatan presiden dan DPR hingga 2027, itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali dan tak mungkin dilakukan,” ujar Ferdinand menegaskan.

Dia justru menilai Demokrat melalui para politisinya sengaja menggoreng isu masa jabatan presiden tiga periode untuk kepentingan Pilpres 2024.

“Artinya ini isu yang dibuat sendiri, diramaikan sendiri dan panik sendiri,” tukas mantan ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) itu.

Ferdinand menyarankan Partai Demokrat tidak usah takut Pilpres 2024 diundur menjadi 2027, sehingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kehilangan peluang.

“Sebaiknya Demokrat fokus saja pada tagline berkoalisi dengan rakyat. Buktikan bahwa rakyat memang mendukung Demokrat, misalnya dengan bukti elektabilitas AHY mengungguli sosok lain. Jadi, bukan sekadar tagline semata,” ujar Ferdinand.

Politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan pihaknya mencurigai pertemuan Presiden Jokowi dengan elite partai politik di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/8/2021) lalu, membahas masalah masa jabatan presiden.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan bahwa dinamika politik di Indonesia tidak terjadi tiba-tiba, termasuk wacana presiden RI tiga periode, serta penambahan masa jabatan pemimpin Indonesia.

“Wacana ini sudah berulang kali dipresentasikan oleh aktor-aktor yang sama yang terafiliasi dengan penguasa,” kata Kamhar melalui layanan pesan, Kamis (2/9/2021). JPNN


  • Bagikan