12 Temuan BPK Dalam LHP Pemko Banda Aceh

  • Bagikan

BERITAACEH | Banda Aceh – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mencatat ada dua belas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh.

Seperti kekurangan volume atas sembilan belas paket, dan pengelolaan kas daerah oleh BUD tidak memadai.

Adapun dua belas resume Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas Sistem Pengendalian Interen dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan atas Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2020, yaitu, Peyelenggaraan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal pada UPTD metrologi legal Kota Banda Aceh tidak sesuai ketentuan.

“Selanjutnya, kekurangan volume atas 19 paket pekerjaan pada tujuh SKPK sebesar Rp. 1.296.900,00,” kata BPK, Jumat, 2 Juni 2021.

Sambung BPK, kesalahan penganggaran belalanja barang dan jasa pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.

Kemudian tumpang tindih penerimaan sembako dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 melalui belanja tidak terduga pada BPBD dengan penerima bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Aceh.

Tambah BPK, juga pembayaran honorarium kelompok kerja koordinasi tim pemantau, pengawasan, dan razia protokol kesehatan 4M Kota Banda Aceh melebihi standar satuan biaya.

Pembayaran honorarium kepada forkopimda Kota Banda Aceh tidak sesuai ketentuan.

Selanjutnya kata BPK, tambahan penghasilan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai ketentuan.

Disisi lain sambung BPK pengelolaan kas daerah oleh BUD tidak memadai.

Seperti pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah Kota Banda Aceh belum memadai.

Kemudian kata BPK pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai.

Pengelolaan jaminan sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh belum memadai.

Dan renovasi rumah jabatan Ketua DPRK berlalut-larut sehingga memboroskan keuangan daerah.

BPK pun merekomendasi kepada Walikota Banda Aceh untuk menginstruksikan Kuasa Penguna Anggaran (KPA), dan PPTK terkait lebih cermat melalukan pengendalian atau pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.

“Serta menarik kelebihan pembayaran/kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.296.900,00 dan menyetorkan ke kas daerah,” Tulis BPK dalam LHP.

  • Bagikan