DPRA Siap Kawal Upaya Pengentasan Kemiskinan

  • Bagikan

BERITAACEH | Wakil Ketua lll Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin mengatakan, persoalan kemiskinan di Aceh menjadi  tangungjawab semua pihak, termasuk DPRA 

Angka kemiskinan Aceh yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Dimana BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2020 bertambah sebanyak 19 ribu orang menjadi 833,91 ribu  orang atau sekitar 5,43 persen, dibanding Maret 2020 yang  sebesar 814, 91 ribu orang atau 14,99 persen.

 “Kalau ditanyakan tanggung jawab siapa? maka idealnya  tanggung jawab kita semua. Mulai dari gubernur sampai kepala desa harus mencari  jalan agar program pemerintah  baik provinsi dan kabupaten kota harus bisa bergerak untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,” kata Safaruddin, Selasa,16 Februari 2021.

Menurutnya, peningkatan angka kemiskinan sebagaimana dilansir BPS bisa dimaklumi mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih belum usai, sehingga berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat.

 “Saya berjanji teman DPR Aceh akan kita gerakan untuk  mengawal seluruh kebijakan  pemerintah. Ada dua aspek yang perlu kita tekan di tahun 2021 untuk mengencangkan terhadap pengambilan kebijakan pemerintah yang sudah dialokasikan, yaitu menekan angka kemiskinan tersebut dan juga bagaimana kita meningkatkan kemajuan pendidikan yang bersumber cukup besar. Disamping juga kita memahami konteks kesehatan di tengah pandemi ini.” sebutnya. 

Meskipun demikian Pemerintah Aceh  memiliki konsep yang jelas. Namun dalam perjalanannya  selama ini, konsep yang dijalankan Pemerintah Aceh terkesan lambat.

“Konsepnya jelas dan ada. Karena mereka ada mengatur visi-misi saat mereka maju pada pilkada dulu. Bagitu juga dalam menyusun RPJMA, dan proses itu kita lihat sedikit lambat.”sebutnya. (Parlementaria)

  • Bagikan