DPRA Bahas Rencana Pilkada Aceh 2022, Dengan Kemendagri, KPU RI dan Bawaslu

  • Bagikan

BERITAACEH | Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan Komisi I DPR Aceh bakal menggelar pertemuan dengan Kemendagri dan KPU RI, terkait membahas rencana pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.

“Besok jam 10, Komisi I DPRA sudah ada jadwal di Kemendagri, bertemu dengan Kemendagri serta dengan KPU RI, membahas rencana pilkada Aceh 2022″. Ujar Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA. Selasa, 9 Februari 2021.

Menurutnya,  koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat sampai saat ini berjalan dengan baik, dan hingga hari ini, belum ada kendala terkait pelaksanaan Pilkada Aceh.

Dahlan juga menyampaikan, tahapan yang sudah disusun oleh KIP akan dilangsungkan pada awal April 2021, jadi untuk itu perlu ada pembahasan dengan pemerintah pusat dan KPU pusat.

“Program jadwal tahapan kita yang sudah disusun oleh KIP Aceh pasti ada ruang Februari sampai dengan April, kalau kita melihat sesuai dengan program jadwal mereka untuk berkoordinasi lanjut soal anggaran,” jelas politikus Partai Aceh ini.

Selain itu, Pertemuan dengan Kemendagri, salah satunya untuk membahas masalah anggaran Pilkada. Secara teknis, anggaran tersebut dibutuhkan naskah hibah perjanjian yang kewenangannya ada di Kemendagri.

“Ada peraturan khusus terkait dengan Kementerian Keuangan, terkait dengan naskah hibah untuk pelaksanaan Pilkada,” jelasnya.

Dahlan juga negaskan DPRA, Pemerintah Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh, dan DPR kabupaten/kota se-Aceh sepakat Pilkada Aceh digelar pada 2022. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi.

“kita semua DPR se-Aceh, Pemerintah Aceh, KIP, Bupati se-Aceh/Wali Kota se-Aceh dan para tokok-tokok terkait se Aceh sudah sepakat pilkada Aceh digelar 2022”. Tegasnya.

Lanjut, hal yang menganjal hanyalah teknis anggarannya, dimana, Kata Dahlan, dalam pos BTT ada anggaran yang bisa digunakan, untuk Pilkada.

“Hal-hal teknisnya akan diputuskan bersama oleh Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota serta melibatkan Kemendagri dan stakeholder terkait lainnya untuk mengkonkretkan bagaimana teknis dukungan anggaran termasuk juga mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.” Katanya.

Lebih lanjut, Rapat koordinasi tersebut menghasilkan empat poin kesepakatan yang diteken seluruh peserta yang hadir.

Salah satu poinnya, Kata Dahlan, Kesepakatan tentang ‘Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022 di Aceh’ itu memuat empat poin.

“Tentu empat poin kesepakatan tersebut akan dikomunikasikan dengan semua pihak baik dengan pemerintah pusat dan stakeholder pusat dalam hal ini Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan juga Komisi II DPR-RI”. Pungkas Dahlan. (Parlementaria)

  • Bagikan